Sekkab Poso Pimpin Rakoor Bersama SKPD

Poso – Biroksi pemerintah merupakan suatu kekuatan yang besar dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat yang hidup dalam suatu Negara tertentu harus menerima suatu kebijaksanaan yang telah dibuat oleh birokrasi. Sehingga birokrasi pemerintah sebagai garis terdepan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat.
Oleh karenanya, biroksi pemerintah harus bersikap kuat, netral, dan profesional yang dalam arti dari sisi politik bukan merupakan kekuatan politik. Apabila birokrasi pemerintahan menjadi kekuatan politik, maka ia akan menjadi tidak netral atau memihak kepada aliran politik tertentu. “Sebagai birokrasi pemerintah kita harus satu, dengan menjaga suhu dan keadaan yang bisa memecah belah dalam pemerintahan di kabupaten Poso,” ucap Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs Amdjad Lawasa,MM.
Dalam memberikan pelayanan umum pemerintah tidak boleh memihak kepada kelompok tertentu, akan tetapi pelayanan yang dilakukan bisa diberikan kepada seluruh masyarakat. “Apalagi menjelang pelaksanaan pemilukada, jangan kita saling menjatuhkan dengan isu-isu yang bisa berpengaruh pada pemerintahan kita. Birokrasi harus tetap jalan, jangan terpengaruh dengan eforia Pemilukada,” harap Sekkab saat memimpin rapat koordinasi (rakoor) bersama seluruh pejabat SKPD, di ruang rapat Bupati Poso, Kamis (1/4).
Begitu juga pada pembinaan seluruh pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Poso, Asisten Administrasi Umum Setdakab Poso Drs Sin Songgo, menekankan, agar setiap pimpinan unit kerja lebih memperhatikan para stafnya baik itu pemberian arahan dalam peningkatan kedisiplinan pegawai, dan apa yang menjadi tugas pokok bagi seorang PNS. “Konsekuensi menciptakan kedisiplinan bagi seorang PNS, agar tidak terlibat pada politik praktis jelang pelaksanaan pemilukada. Dan PNS harus netralitas bagi setiap calon bupati dan wakil bupati,” tambah Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso Drs Lambang Bomunturu pada rapat koordinasi tentang peningkatan kedisiplinan dan langkah bagi seorang PNS dalam menghadapi Pemilukada 2010.
Disamping itu juga dalam pemberian pelayanan umum, birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan. “Jangan diantara kita saling mengadu domba antara sesama PNS. Begitu juga masalah informasi yang diketahui perlu adanya cek dan ricek agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita sebagai korps Korpri,” imbau Kepala Inspektorat Kabupaten Poso Anthony H.Tadjongga,BSc,S.Sos. /*octo